A. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM :
HAM sebagai gagaasan paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarh peradapan manusia. Dari perspektif sejarah dekarasi yang ditandatangani oleh majelis umum PBB. Dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal. Dan merupak titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia.
Pada zaman yunani kuno, plato telah memaklumkan kpd warga polisnya, bhw :
* “Kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing”
* Dlm akar budaya Indonesiapun pengakuan serta penghormatan ttg HAM telah mulai
Berkembang, misalnya dlm masyarakat jawa telah dikenal tradisi “HAK PEPE”, yaitu hak warga desa yg diakui dan dihormati oleh penguasa seperti “HAK MENGELUARKAN PENDAPAT”, walaupun hak tsb bertentatangan dengan kemauan penguasa. (Baut dan Beny, 1988, 3).
AWAL PERKEMBANGAN HAM DIMULAI TATKALA DITANDATANGANI “MAGNA CHARTA” (1215) OLEH RAJA JOHN LACKLAND.
*PENANDATANGANAN “PETITION OF RIGHT” (1628) OLEH RAJA CHARLES I : DLM HUBUNGAN INI RAJA BERHADAPAN DG UTUSAN RAKYAT (HOUSE OF COMMONS). DLM HUBUNGAN INILAH MAKA PERKEMBANGAN HAM ITU SANGAT ERAT HUBUNGANNYA DG PERKEMBANGAN DEMOKRASI.
*PENANDATANGANAN “BILL OF RIGHT” OLEH RAJA WILLEM III TH 1689, SBG HASIL PERGOLAKKAN POLITIK YG DAHSYAT YG DISEBUT SBG “THE GLORIOUS REVOLUTION”. PERISTIWA INI TDK SAJA SBG SUATU KEMENANGAN PARLEMEN ATAS RAJA, MELAINKAN JUGA MRP KEMENANGAN RAKYAT DLM PERGOLAKAN YG MENYERTAI PERGOLAKAN “BILL OF RIGHT” YG BERLANGSUNG SELAMA 60 TH. (ASSHIDDIQIE, 2006; 86).
PEMIKIRAN FILSUF INGGRIS JOHN LOCKE, YG BERPENDAPAT BHW :
“BHW MANUSIA TIDAKLAH SECARA ABSOLUT MENYERAHKAN HAK-HAK INDIVIDUNYA KPD PENGUASA. HAK-HAK YG DISERAHKAN KPD PENGUASA ADALAH AKHAKA YG BERKAITAN DG PERJANJIAN TTG NEGARA, ADAPUN HAK-HAK LAINNYA TETAP BERADA PD MASING-MASING INDIVIDU.
*PUNCAK PERKEMBANGAN PERJUANGAN HAM YAITU KETIKA “HUMAN RIGHT” ITU UTK PERTAMA KALINYA DIRUMUSKAN SECARA RESMI DLM “DECLARA OF INDEPENDENCE” AMERIKA SERIKAT PADA TGL 4 JULI TH 1776. DLM DEKLARASI TERSEBUT DINYATAKAN BHW “SELURUH UMAT MANUSIA DIKARUNIAI OLEH TUHAN YME BEBERAPA HAK YG TETAP MELEKAT PADANYA.
PERUMUSAN HAM SECARA RESMI KEMUDIAN MENJADI DASAR POKOK KONSTITUSI NEGARA AMERIKA SERIKAT TH 1787 YG MULAI BERLAKU 4 MARET 1789 (HARDJOWIROGO, 1977 : 43).
B. HAK-HAK ASASI MANUSIA DLM UUD 1945:
PASAL 28 A :
“SETIAP ORG BERHAK UTK HIDUP SERTA BERHAK MEMPERTAHANKAN
HIDUP DAN KEHIDUPANNYA. **
PASAL 28 B
(1) SETIAP ORG BERHAK MEMBNETUK KELUARGA DAN MELANJUT-
KAN KETURUNUN MELALUI PERKAWINAN YG SAH. **)
(2) SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH, -
DAN BERKEMBANG SERTA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DEKRIMINASI.**}
PASAL 28 C
(1) SETIAP ORANG BERHAK MENGEMBANGKAN DIRI MELALUI KEBUTU-
HAN DASARNYA, BERHAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN MEMPE-
ROLEH MANFAAT DARI ILMU PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI, SENI DAN BUDAYA, DEMI MENINGKATKAN KUALITAS HIDUPNYA DAN DEMI
KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA.**)
(2) SETIAP ORANG BERHAK UTK MEMAJUKAN DIRINYA DLM MEMPERJU -\
ANGKAN SEC KOLEKTIF UTK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA ;
DAN NEGARA.**)
PASAL 28 D
SETIAP ORG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN ,
DAN KEPASTIAN HUKUM YG ADIL SERTA PERLAKUAN YG SAMA DIHA-
DAPAN HUKUM.**)
(2) SETIAP ORG BERHAK UTK BEKERJA SERTA MENDAPAT IMBALAN DAN
PERLAKUAN YG ADIL DAN LAYAK DLM HUBUNGAN KERJA.**)
(3) SETIAP WARGA NEG BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YG SAMA
DLM PEMERINTAHAN.**)
SETIAP ORG BERHAK ATAS STATUS KEWRGANEGARAAN.**)
PASAL 28 E
SETIAP ORG BEBAS MEMELUK AGAMA DAN BERIBADAT MENURUT
AGAMANYA, MEMILIH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, MEMILIH PE-
KERJAAN, MEMILIH KEWARGANEGARAN, MEMILIH TEMPAT TINGGAL
DARI WILAYAH NEG DAN MENINGKATKANNYA SERTA BERHAK KEMBALI.**)
(2) SETIAP ORG BERHAK ATAS KEBEBASAN MEYAKINI KEPERCAYAAN, ME
NYATAKAN PIKIRAN DAN SIKAP YG SESUAI DG HATI NURANINYA.**)
(3) SETIAP ORG BERHAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT.**).
PASAL 28 F
SETIAP ORG BERHAK UTK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI UTK MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UTK MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DG MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN YG TER
SEDIA.**)
PASAL 28 G
SETIAP ORG BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT, DAN HARTA BENDA YG DIBAWAH KEKUASAANNYA, SERTA BERHAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN UTK BERBUAT DAN ATAU TDK BERBUAT SESUATU YG MRP HAK ASASI.**)
SETIAP ORG BERHAK UTK BEBAS DARI PENYIKSAAN ATAU PERLAKUAN YG MERENDAHKAN DERAJAD MARTABAT MANUSIA DAN BERHAK MEMPEROLEH
SUAKA POLITIK DARI NEG LAIN.**).
BAT
PASAL 28 H
SETIAP ORG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TING –
GAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YG BAIK DAN SEHAT SERTA BER
HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN.**)
SETIAP ORG BERHAK MENDAPAT KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS UTK
MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YG SAMA GUNA MENCAPAI PERSA
MAAN DAN KEADILAN.**)
SETIAP ORG BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL YG MEMUNGKINKAN PENGEM -
BANGAN DIRINYA SECARA UTUH SBG MANUSIA YG BERMARTABAT.**)
SETIAP ORG BERHAK MEMPUNYAI MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TSB TDK BO
LEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG OLEH SIAPAPUN.**)
PASAL 28 I
HAK UTK HIDUP, HAK UTK TDK DISIKSA, HAK KEMERDEKAAN PIKIRAN DAN HATI NURANI, HAK BERAGAMA, HAK UTK TDK DIPERBUDAK, HAK UTK DIAKUI
SBG PRIBADI DIHADAPAN HUKUM YG BERLAKU SURUT ADALAH APABILA HAK
ASASI MANUSIA YG TDK DPT DIKURANGI DLM KEADAAN APAPUN.**)
(2) SETIAP ORG BERHAK BEBAS DARI PERLAKUAN YG DISKRIMINATIF ATAS DASAR
APAPUN DAN BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN THD PERLAKUAN YG -
BERSIFAT DISKRIMINATIF ITU.**)
(3) IDENTITAS BUDAYA DAN HAK MASY TRADISIONAL DIHORMATI SELARAS DG -
PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PERADABAN.**)
(4) PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI ADA-
LAH TG JWB NEG, TERUTAMA PEMERINTAH.**)
(5) UTK MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA SESUAI DG PRINSIP
NEG HUKUM YG DEMOKRATIS, MK PELAKS HAM DIJAMIN, DIATUR, DAN DITU -
ANGKAN DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**)
PASAL 28 J
SETIAP ORG WAJIB MENGHORMATI HAM ORG LAIN DLM TERTIB KEHIDUPAN BER MASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.**)
DLM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA, SETIAP ORG WAJIB TUNDUK –
KPD PEMBATASAN YG DITETAPKAN DG UU DG MAKSUD SEMATA -MATA UTK
MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN
ORG LAIN DAN UTK MEMENUHI TUNTUTAN YG ADIL SESUAI DG PERTIMBANG
AN MORAL, NILAI-NILAI AGAMA, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DLM
SUATU MASYA DEMOKRATIS.**)
DALAM PERJALANAN SEJARAH KENEGARAAN INDO PELAKSANAAN PER
LINDUNGAN THD HAM DI INDO MENGALAMI KEMAJUAN ANTARA LAIN SEJAK
KEKUASAAN REZIM SOEHARTO TELAH DIBENTUK KOMNAS HAM, WALAU
PUN P ELAKSANAANNYA BLM OPTIMAL.
DLM PROSES REFORMASI DEWASA INI TERUTAMA PERLINDUNGAN HAM SE
MAKIN KUAT, OLEH KRN ITU JAMINAN HAM SBGMANA TERKANDUNG DLM UUD
1945, MENJADI SEMAKIN EFEKTIF TERUTAMA DG DIWUJUDKANNYA UU RI NO 39
TH 1999, TTG HAM, DLM KONSIDERANS DAN KETENTUAN UMUM PASAL 1 DIJE –
LASKAN, BHW HAM ADLH SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD HAKIKAT DAN
KEBERADAAN MANUSIA SBG MAKHLUK TUHAN YME, DAN MRP ANUGRAHNYA
YG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI, DILINDUNGI OLEH NEG, HUKUM, PE
MERINTAH DAN SETIAP ORG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN
HARKAT MARTABAT MANUSIA.
UU NO 39 TH 1999 TSB TERDIRI ATAS 105 PASAL, YG MELIPUTI BERBAGAI MACAM
HUKUM TTG :
1. HAK ASASI;
2. PERLINDUNGAN HAK ASASI;
3. PEMBATASAN THD KEWENANGAN PEMERINTAH SERTA KOMNAS HAM.
HAK ASASI TSB MELIPUTI :
1. HAK UTK HIDUP;
2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN;
3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI;
4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN;
5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI;
6. HAK ATAS RASA AMAN;
7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN;
8. HAK TURUT SERTA DLM PEMERINTAHAN;
9. HAK WANITA, DAN HAK ANAK.
No comments:
Post a Comment